KPK Periksa 6 Saksi dalam Kasus Suap Lobster Edhy Prabowo, Nama Bos BNI Cibinong Tercantum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki enam saksi pada kasus suap benih lobster Edhy Prabowo. Salah satu yang diperiksa adalah Alex Wijaya, Pimpinan BNI Cabang Cininong.

Pemeriksaan tersebut dilaporkan olhe Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, dalam keterangan tertulis, 23 Februari.

 "Alex Wijaya, Pimpinan BNI Cabang Cibinong diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," ungkap Ali Fikri.

Penyidik KPK juga memeriksa sederet nama lain. Saksi-saksi tersebut di antaranya dua orang notaris bernama Alvin Nugraha dan Lies Herminingsih, mahasiswa bernama Lutpi Ginanjar, karyawan swasta atas nama Badriyah Lestari, dan PNS bernama Gellwynn DH Yusuf.

Pemeriksaan terhadap keenam saksi tersebut bertujuan untuk melengkapi berkas perkara kasus suap benih lobster tersebut.

Belum diketahui materi pemeriksaan terhadap keenam saksi ini. Namun, mereka dipastikan mengetahui kasus suap yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di penghujung tahun 2020 lalu.

Edhy Prabowo Terima Suap bersama Lima Tersangka Lain

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus suap ekspor benur atau benih lobster ini, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya yaitu: Stafsus Menteri KKP Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi (SWD); Staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin (AM).

Adapun pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito (SJT).

Pasal yang Menjerat Edhy Prabowo

Dalam perkara ini, Edhy dan lima orang lainnya dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara sebagai pemberi suap, Suharjito dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ikuti Terus berita dalam negeri dan luar negeri terbaru dari VOI.