Refly harun, pakar hukum tata negara, mengkritik keputusan Prabowo yang katanya tak bisa berbuat banyak, tapi justru terjun ke lingkup pemerintahan dengan menjadi Menteri Pertahanan.
Hal tersebut Refly ungkapkan sebagai perasaan herannya mendengar pernyataan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Yang dikatakan Prabowo soal tahan diri demi kepentingan rakyat, menurutnya bersifat kontradiktif.
BACA JUGA:
"Kalau pilihannya berada dalam pemerintahan tidak bisa buat apa-apa, kenapa masuk dalam pemerintahan? Kan kalau masuk pemerintahan, tentu diharapkan Prabowo memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan," ucap Refly dalam tayangan Youtube Refly Harun, 9 Februari.
Prabowo sebelumnya menyebut dirinya harus lebih banyak menahan diri demi kepentingan yang besar. Namun, Prabowo tidak menyebut apa kepentingan yang dimaksud.
"Kadang-kadang saya juga harus banyak-banyak menahan diri demi kepentingan yang besar, demi kepentingan partai dan seluruh rakyat Indonesia," tutur Prabowo dalam tayangan Youtube GerindraTV.
Mengingat jabatan Prabowo yang duduk di bidang pertahanan serta keamanan, Refly menganggap semestinya Prabowo bisa lebih banyak mengintrospeksi kebijakan pemerintah, di mana Prabowo sendiri berada di dalamnya.
Kebijakan Hukum Era Jokowi Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Sebab, menurut dia, penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih tajam ke bawah di banding ke atas. Refly lalu menyinggung kasus pidana yang menjerat Muhammad Rizieq Shihab serta mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI).
"Ada kesalahan yang sebenarnya tidak perlu ditahan dan ditangkap, tapi ditahan dan ditangkap. Ya, kita sebutlah kasus Habib Rizieq, kasus Ustaz Maaher yang akhirnya meninggal di penjara. Terakhi,r enam pentolan FPI yang juga ditahan," ucapnya.
Padahal, menurut Refly, polisi bisa saja melakukan diskresi untuk tidak menahan orang-orang yang ia sebutkan. Sebab, mereka bukan tergolong kriminal yang berbahaya seperti koruptor, pembunuh, dan perampok.
"Kalau kriminal betul, seperti koruptor, pembunuh, perampok, wajar harus ditahan. Karena kalau tidak ditahan pasti mereka akan menghilangkan jejaknya, barang bukti," ucapnya.
"Tapi, kalau pelanggaran kerumunan, Petamburan misalnya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena itu cukup satu kali saja. Tidak mungkin juga lari karena ada penjaminnya, apalagi mengulangi perbuatan pidananya," lanjut dia.
Prabowo Ingin Berkuasa dengan Halal dan Legitimate
Prabowo mengaku Gerindra belum bisa menjadi partai yang berkuasa dengan mutlak. Namun, Prabowo meminta realita yang ada tidak menyurutkan semangat kader Gerindra.
"Kita tetap ingin berkuasa dengan halal, dengan legitimate, dengan konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik, tapi jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan, bahwa kita mampu memperbaiki bangsa ini," ungkap Prabowo.
Selain informasi terkait Prabowo dan kabar pemerintahan, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.id.
Terkait
