JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN Nasril Bahar mempertanyakan lambatnya Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) dalam menyerap anggaran sehingga banyak program kerja tak berjalan maksimal.
Akhirnya, masyarakat tak melihat manfaat dari politik anggaran yang diputuskan antara DPR dan pemerintah.
Penegasan ini ditujukan kepada Kementerian ESDM yang lamban menyerap anggaran terutama anggaran untuk program elektrifikasi di daerah.
"Politik anggaran ini adalah politik keberpihakan terhadap ketersediaan penerangan, khususnya listrik termasuk Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menuju zero emission," terang Nasril dalam rapat dengan komisi VII DPR RI yang dikutip Selasa 7 Juni.
Maka dari itu, ia bertanya-tanya mengapa program penting seperti elektrifikasi itu baru telat ditenderkan.
Banyak yang mulai tender pada bulan Mei atau di penghujung tahun anggaran.
Ia juga mempertanyakan kepada jajaran Kementerian ESDM, mengapa selalu telat menyerap anggaran.
Akhirnya, kelak tergesa-gesa di penghujung tahun untuk menyerap anggaran, sehingga tidak maksimal melakukan program elektrifikasi.
BACA JUGA:
Hadir dalam rapat tersebut Sekjen, Dirjen EBTKE, Dirjen Ketenagalistrikan, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM.
Akibat telat menyerap anggaran, lanjut dia, kualitas kerja juga jadi menurun.
Sebaliknya, Nasril justru memuji Kementerian Perindustrian yang sudah melakukan tender sejak bulan November. Dan pada bulan Maret program yang pro rakyat sudah dilansir.
"Di mana keberpihakan Pak Sekjen sebagai penguasa anggaran di Kementerian ESDM. Hampir 80 persen itu adalah program keberpihakan untuk menuju elektrifikasi di Republik ini. Apalagi, di daerah 3 T, kan, sulit bila dilakukan di penghujun tahun anggaran. Saya mau politik anggaran itu dimulai November dan sudah tender. Kami membutuhkan itu," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
